mediaumat.com- Meski sedikit berbeda pandangan dalam masalah solusi, namun Hizbut Tahrir Indonesia dan Muhammadiyah sepakat bahwa biang kerusakan negeri ini adalah akibat diterapkannya kapitalisme dan liberalisme. Hal itu terungkap saat delegasi HTI bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah, Kamis (27/1) siang di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta.Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut ramah delegasi yang terdiri dari Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib, Farid Wadjdi, Muhammad Rahmat Kurnia serta anggota DPP HTI Budi Dharmawan.
Menurut kedua ormas Islam tersebut, saat ini kapitalisme benar-benar mencengkeram negeri ini. Salah satu buktinya meski angka kemiskinan sangat tinggi pemerintah tetap memaksakan diri mencabut subsidi BBM dengan istilah pembatasan subsidi pada 1 Maret mendatang.
“Sistem kapitalisme itulah yang menyebabkan kemiskinan, kesenjangan bahkan pengangguran!” tegas Din Syamsuddin.
HTI dan Muhammadiyah sepakat bahwa negara ini diambang kehancuran maka harus diselamatkan. Hanya beda bahasa saja. HTI menyatakan bahwa negara ini telah gagal, gagal menyejahterakan rakyat, gagal memberantas korupsi, gagal menegakkan hukum, gagal menjaga moralitas, dan kegagalan fundamental lainnya. “Salah satu cara untuk menutupi kegagalan biasanya dengan berbohong!” ujar Rahmat Kurnia.
Menurut Din hal itu terjadi lantaran pemerintah sudah keluar dari cita-cita the founding fathers. “Maka solusinya harus kembali pada konstitusi,” ujarnya. Alasannya, konstitusi negara Indonesia merupakan hasil rumusan para pendahulu yang mencerminkan nilai-nilai Islam. “Misalnya dalam hal ekonomi dan familiy. Sudah terdapat dalam Undang Undang. Pancasila juga merupakan Al Ahkamus Syakhsiyah umat muslim,” Din berargumen.
Tetapi menurut HTI, hal itu tidak cukup untuk merepresentasikan nilai-nilai Islam secara kaffah. Tidak dapat menjalankan syariah Islam secara keseluruhan. “Oleh karena itu, HTI meminta kepada umat NU dan Muhamadiyah juga keras untuk memperjuangkan syariah secara kaffah dalam naungan khilafah.” ajak Rahmat dengan santun.
Meski tidak sependapat dengan HTI terkait solusi masalah negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini, Muhammadiyah mempersilakan HTI menyosialisasikan gagagasannya.
“Saya menghargai itu, dari dulu sikap dasar saya pribadi, ada kelompok seperti kawan-kawan Hizbut Tahrir mengusung syariah dan khilafah, pada hemat saya itu adalah hak, hak warga negara. Cuma kalau mau diterapkan harus menjadi konsensus (kesepakatan umum),” ujar Din.
Oleh karena itu Din menyarankan HTI mensosialisasikan gagasannya baik ke dalam maupun keluar. “Maksud saya keluar, ya kepada warga bangsa yang non Muslim supaya jangan ada miss understanding. Tetapi juga kedalam, karena dikalangan umat Islam/ormas Islampun belum ada pemahaman tunggal tentang apa itu syariah, apa itu khilafah,” sarannya. (mediaumat.com, 28/1/2011)
Posting Komentar