Menurut laporan Fars News mengutip surat kabar lintas regional Alquds al-Arabi, Silvan Shalom, Menteri Pembangunan Regional Zionis Israel kepada Radio Militer Israel menyatakan bahwa masyarakat internasional lebih memilih untuk mengabaikan segala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tunisia di masa kepresidenan Zine El Abidine Ben Ali, namun sudah pasti saat ini ada kekhawatiran yang lebih besar terkait berkuasanya gerakan-gerakan Islam yang hingga saat ini kegiatannya mereka dianggap ilegal.
Shalom yang juga wakil Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel, menyinggung sambutan hangat Ben Ali terhadapnya pada 2005 saat ia melawat Tunisia dan mengatakan, "Waktu itu saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel dan lawatan ke Tunisia untuk ikut dalam sebuah seminar."
Pada tahun 1994 didirikan Kantor Pelindung Kepentingan Israel dan Tunisia di Tel Aviv, namun aktivitas dua kantor ini pada tahun 2000 sempat ditangguhkan akibat protes Tunisia atas penumpasan Intifadha Palestina oleh Zionis Israel.
Rezim Zionis Israel secara resmi belum mengeluarkan sikap resmi atas tumbangnya pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali yang pro-Barat akibat protes luas warga Tunisia, sementara masyarakat Arab dan organisasi-organisasi keislaman melihat apa yang terjadi di Tunisia sebagai intifada bangsa Tunisia.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tunisia, partai-partai berdasarkan Islam dilarang berdiri di negara ini dan Ben Ali sendiri dikenal sebagai presiden yang keras terhadap organisasi-organisasi keislaman(republika.co.id)
Posting Komentar